Tugas Softskill : Kewarganegaraan

A. Pembinaan Kebangsaan Indonesia

Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya,sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional.

Pembinaan merupakan binaan atau penyambungan infrastruktur dalam bidang seni bina dan kejuruteraan awam. Pembinaan skala besar memerlukan kepakaran dan teknologi. Sesuatu pembinaan biasanya diketuai oleh ketua projek yang akan dibantu oleh pengurus pembinaan, jurutera seni bina, jurutera pembinaan atau arkitek. Untuk memastikan pembinaan berjalan dengan lancar, perancangan yang berkesan amat penting. (http://ms.wikipedia.org/wiki/Pembinaan)

Indonesia adalah salah satu negara-bangsa di dunia yang paling beragam. Negara kepulauan terbesar di dunia ini terdiri dari lebih 13 ribu pulau besar dan kecil, terentang dari timur sampai barat dengan jarak lebih dari 5 ribu kilometer, terbentang di tiga wilayah waktu. Berpenduduk lebih dari 220 juta, Indonesia menjadi negara keempat terbanyak penduduknya setelah China, India dan Amerika Serikat. Keragaman itu paling tampak pada kenyataan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 200 etnis yang berbeda, dengan ratusan bahasa daerah yang masing-masing berbeda pula pembendaharaan katanya.

Proses terjadinya Indonesia sebagai bangsa pastilah melalui proses panjang. Keragaman komposisi yang ada di dalamnya hanya mungkin direkatkan oleh pengalaman historis yang mendalam dan relative merata. Interaksi sosial, ekonomi maupun politik sejak masa prakolonial maupun penjajahan Belanda dan Jepang memiliki sumbangan besar dalam menumbuhkan rasa kebersamaan. Ibarat sebuah perkawinan, ilatan keluarga diawali dengan kesepakatan membangun masa depan atas rasa saling mencintai yang jauh dari sekedar kalkulasi rasional (baik ekonomi maupun politik) atau paksaan. Namun bersatunya berbagai elemen dalam "keluarga bangsa" juga disertai harapan atau bahkan impian romantik tentang kehidupan yang indah di masa mendatang.

Dalam rumusan formal sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945, impian itu dinyatakan antara lain untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Solidaritas emosional atas dasar cita-cita semacam inilah yang diramu untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kewargaan (civic nationalism), bukan nasionalisme atas dasar kesukuan atau ikatan-ikatan primordialisme sempit (ethnonationalism), yang menjadi fundamen negara-bangsa.

Karena itu kini saatnya kita menyadari kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang terbangun dari hasil serangkaian interaksi panjang, dengan 250 jenis bahasa berbeda. Bangsa ini terbentuk sebagai hasil dialog intensif dari hampir seluruh kelompok agma-agama besar dunia – Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha – serta pertukaran budaya ratusan agama-agama lokal di seluruh wilayah Nusantara. Bangsa ini terbangun dari jutaan manusia yang merasakan kepedihan sama di bawah penindasan penjajah yang berlangsung ratusan tahun lamanya. Karena itu tumbuhnya rasa solidaritas kebersamaan sebagai akibat kesamaan tantangan, kebulatan semangat dan tekad untuk membangun kehidupan lebih layak di alam merdeka, yang terbebas dari dominasi kekuasaan penjajah, harus terus dipupuk. Keseluruhan faktor yang terbangun inilah yang merupakan modal sosial, yang menjadi pondasi kokoh bagi terbentuknya sebuah Indonesia.

(source: http://rizka-felly.blogspot.com/2013/04/pembinaan-kebangsaan-indonesia.html)

B.  Jawab Pertanyaan berikut:

1.   Faham kebangsaan, rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan

Paham nasionlisme atau kebangsaan adalah sebuah situasi kejiwaan ketika kesetiaan seseorng secara total diabadikan langsung pada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial. Semangat nasionalisme diharapkan secara efektif dapat dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi oleh para penganutnya untuk mengetahui siapa lawan, dan siapa kawan.

Paham nasionalisme atau paham kebangsaan terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial. Semangat nasionalisme dipakai sebagai metode perlawanan secara efektif oleh para penganutnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Larry Diamond dan Mars F. Planttner, bahwa para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retronika antikolonialisme dan antiimperialis. para penganut nasionalisme tersebut berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkn dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (nation). Bangsa atau nation merupakan suatu wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang mempunyai persmaan keyakinan. dan persamaan lainnya  yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa, dan budaya.

Sedangkan Rasa kebangsaan tercermin pada perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia yang dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini masih dirasakan jauh untuk menggapainya, karena lunturnya rasa kebangsaan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai peristiwa, baik perasaan mudah tersinggung yang mengakibatkan emosional tinggi yang berujung pada pembunuhan, bahkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus yang setiap tahun dirayakan kurang menggema, karena kurangnya penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila. Di samping itu, adanya tuntutan sekelompok masyarakat dengan isu putra daerah terutama dalam Pilkada masih terjadi amuk massa dengan kepentingan sektoral, sehingga akan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan nasional terhambat.

Semangat kebangsaan atau nasionalisme yang merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Semangat kebangsaan Indonesia belum berhasil terpadu. Hal ini tercermin pada sekelompok masyarakat mulai luntur dalam memahami adanya pluralisme, karena pada kenyataannya bangsa Indonesia terdiri atas bermacam suku, golongan dan keturunan yang memiliki ciri lahiriah, kepribadian, kebudayaan yang berbeda, serta tidak menghapus kebhinekaan, melainkan melestarikan dan mengembangkan kebhinekaan sebagai dasarnya.

Penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam wawasan kebangsaan yang terasakan saat ini, belum mampu menjaga jati diri, karakter, moral dan kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah nasional. Padahal dengan pengalaman krisis multidimensional yang berkepanjangan, agenda pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam bentuk wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia harus diarahkan untuk membentuk serta memperkuat basis budaya agar mampu menjadi tumpuan bagi usaha pembangunan di segala aspek kehidupan maupun di segala bidang.

2.      Pengertian wawasan kebangsaan

Istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “wawasan” dan “kebangsaan” dan secara etimologi istilah wawasan berarti hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1989 dalam Suhady 2006: 18). Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang / cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang diri dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Wawasan kebangsaan menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa bangsa lain di dunia internasional.

                  Nilai-nilai wawasan Kebangsaan yaitu; Penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa, tekat bersama untuk berkehidupan yang bebas,  merdeka, dan bersatu , cinta tanah air dan bangsa , demokrasi dan kedaulatan rakyat , kesetiakawanan sosial , masyarakat adil dan makmur

3.   Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya, juga untuk mengajarkan akan pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita.

Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan Nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negera harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan dan orang per orang.

4.      Peran Mahasiswa Sebagai Generasi Penerus Bangsa

Mahasiswa merupakan kaum generasi penerus bangsa, maka dari itu mahasiswa memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Seorang mahasiswa seharusnya sudah mengetahui kewajibannya dalam memajukan bangsanya sendiri. Misalnya dari hal yang kecil saja dengan membiasakan diri dari kecil untuk tidak mencotek, bisa membantu untuk menghindari penyelundupan uang atau korupsi saat ia sudah dalam masa bekerja nanti. Mahasiswa juga seharusnya memiliki sikap yang kritis dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam negara. Sanat disayangkan apabila mashasiswa tersebut bersikap acuh tak acuh terhadap bangsanya sendiri karena hanya mereka harapan bangsa di masa yang akan datangnya.

5.   Tindakan yang Perlu Untuk Mengatasi Tindakan Anarkis Mahasiswa di lingkungan Kampus

                  Menurut saya balik lagi pada kepribadian masing-masing mahasiswa nya. Dalam setiap diri semua orang, setiap mahasiswa sebenarnya harus di tanamkan sikap positif agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji seperti narkoba, demo anarkis dan lain-lain yang akan merugikan banyak pihak. Kalaupun ingin melakukan demo, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya dengan lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta juga salah satu cara untuk terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Orang tua dan pihak kampus juga sangat berperan dalam mendidik sikap para mahasiswa nya untuk terhindar dalam melakukan perbuatan yang tidak baik/terpuji.

                 

Sumber :

http://scazda.wordpress.com/2012/03/26/paham-nasionalisme-atau-paham-kebangsaan/

http://yuslainiwati.blogspot.com/

http://barisankatakata.blogspot.com/2013/05/pembinaan-kebangsaan-indonesia.html

Tugas Softskil : kewarganegaraan

A.    Munculnya Isu Pribumi dan Non-Pribumi

Sebelum kita membhas tentang asal mula timbulnya  isu munculnya Pribumi dan Non-Pribumi , kita harus dapat mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan Pribumi dan Non-Pribumi. Pribumi adalah penghuni asli, orang yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Sedangkan non-pribumi berarti yang bukan pribumi atau penduduk yang bukan penduduk asli suatu negara. Dari makna tersebut, pribumi berarti penduduk yang asli (lahir, tumbuh, dan berkembang) berasal dari tempat negara tersebut berada. Jadi, anak dari orang tua yang lahir dan berkembang di Indonesia adalah orang pribumi, meskipun sang kakek-nenek adalah orang asing. Tetapi, di Indonesia istilah Pribumi dan Non Pribumi di artikan seperti ini, Pribumi ialah sebagai penduduk Indonesia yang berasal dari suku-suku asli (mayoritas) di Indonesia. Sehingga, penduduk Indonesia keturunan Tionghoa, India, ekspatriat asing (umumnya kulit putih), maupun campuran sering dikelompokkan sebagai non-pribumi meski telah beberapa generasi dilahirkan di Indonesia. Pendapat seperti itu karena sentimen masyarakat luas yang cenderung mengklasifikasikan penduduk Indonesia berdasarkan warna kulit mereka.

Golongan Pribumi dan Non Pribumi timbul akibat adanya perbedaan mendasar (diskriminasi) terutama dalam perlakuan yang berbeda oleh rezim yang sedang berkuasa. Ini hanya terjadi jika rezim yang berkuasa adalah pemerintahan otoriter, penjajah dan kroninya ataupun nasionalisme yang sempit. Contoh, di zaman penjajahan Belanda, Belanda memperlakukan orang di Indonesia secara berbeda didasari oleh etnik/keturunan. Mereka yang berketurunan Belanda akan mendapat pelayanan kelas wahid, sedangkan golongan pengusaha/pedagang mendapat kelas kedua, sedangkan masyarakat umum (penduduk asli) diperlakukan sebagai kelas rendah.

Setelah merdeka, para pejuang kemerdekaan kita berusaha menghapuskan diskriminasi tersebut. Para founding father Bangsa Indonesia menyadari bahwa selama adanya diskriminasi antar golongan rakyat, maka persatuan negara ini menjadi rentan. Bung Karno telah meneliti hal tersebut melalui tulisan beliau di majalah “Suluh Indonesia” yang diterbitkan tahun 1926.  Ia berpendapat bahwa untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan membangun bangsa yang kuat dibutuhkan semua elemen/golongan Untuk itu  beliau mengajukan untuk menyatukan kekuatan dari golongan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme sebagai kekuatan superpower. 

Karena istilah pribumi dan non-pribumi diciptakan oleh penjajah dan penguasa yang kejam, sudah saatnya kita harus meninggalkan istilah tersebut. Kekuatan rakyat harus menciptakan sendiri istilah yang baru, yakni “patriot” dan “penghianat”. Seorang patriot adalah yang memperjuangkan negara dan tanah airnya demi kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Untuk itu kita dukung perjuangan para patriot tersebut saat ini. Sedangkan golongan kedua adalah penghianat, mereka yang merusak bangsa kita demi kepentingan pribadi ataupun golongan dengan menghancurkan kepentingan bangsa dan negara. Mereka yang mengobral aset bangsa, kebijakan pro-konglomerasi, dan memakan uang rakyat serta membangun dinasti keluarga di pemerintahan, legislatif maupun penegak hukum. Kita perlu memata-matai tindak tanduk mereka, dan memperjuangkan hukum untuk mengadili para penghianat tersebut.

Tentunya gerakan reformasi rakyat untuk melawan penghianat dan penjajah baru  ini bukanlah dengan revolusi berdarah,  tapi dapat dilakukan dengan reformasi rakyat terutama dari pemimpin pemerintah, penegak hukum, serta mereformasi badan legislatif yang masih lemah. Dan tidak kalah penting adalah sistem edukasi di lembaga pendidikan.  Untuk itu, diharapkan para tokoh bangsa turut mengawasi para penguasa di negeri ini, serta edukasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang patriot, bukan pemimpin sekadar populer.

Setelah era reformasi, beberapa tokoh bangsa Indonesia berusaha mengangkat kembali kekuatan persatuan dengan menghilangkan diskriminasi perusak bangsa. Reformasi birokrasi yang menghasilkan sedikit perubahan dalam mengurangi praktik pemerintahan KKN yang sarat dengan bau kekeluargaan, etnis, dan agama.  Maka disusunlah UU Kewarganegaran serta menghilangkan secara hukum diskriminasi bagi etnis Tionghoa dan etnis minoritas di era Gusdur.

Adapun beberapa  kriteria Warga Negara Indonesia (WNI) menurut Pasal 26 UUD 1945 yaitu :

1.      Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

2.      Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3.      Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

B.     Jawab pertanyaan berikut dalam bentuk tulisan bebas dengan judul sesuai pertanyaan

§          Apakah di Indonesia ada penduduk asli, dimanakah domisilinya?

Kembali ke masa prasejarah, penduduk wilayah Nusantara hanya terdiri dari dua golongan yakni Pithecantropus Erectus beserta manusia Indonesia purba lainnya dan keturunan bangsa pendatang di luar Nusantara yang datang dalam beberapa gelombang.

Berdasarkan fosil-fosil yang telah ditemukan di wilayah Indonesia, dapat dipastikan bahwa sejak 2.000.000 (dua juta) tahun yang lalu wilayah ini telah dihuni. Penghuninya adalah manusia-manusia purba dengan kebudayaan batu tua atau mesolithicum seperti Meganthropus Palaeo Javanicus, Pithecanthropus Erectus, Homo Soloensis dan sebagainya. Manusia-manusia purba ini sesungguhnya lebih mirip dengan manusia-manusia yang kini dikenal sebagai penduduk asli Australia.

Dengan demikian, yang berhak mengklaim dirinya sebagai “penduduk asli Indonesia” adalah kaum Negroid, atau Austroloid, yang berkulit hitam. Manusia Indonesia purba membawa kebudayaan batu tua atau palaeolitikum yang masih hidup secara nomaden atau berpindah dengan mata pencaharian berburu binatang dan meramu. Wilayah Nusantara kemudian kedatangan bangsa Melanesoide yang berasal dari teluk Tonkin, tepatnya dari Bacson-Hoabinh. Dari artefak-artefak yang ditemukan di tempat asalnya menunjukan bahwa induk bangsa ini berkulit hitam berbadan kecil dan termasuk type Veddoid-Austrolaid.

Sekitar tahun 2000 SM, bangsa Melanesoide yang akhirnya menetap di Nusantara kedatangan pula bangsa yang kebudayaannya lebih tinggi yang berasal dari rumpun Melayu Austronesia yakni bangsa Melayu Tua atau Proto Melayu, suatu ras mongoloid yang berasal dari daerah Yunan, dekat lembah sungai Yang Tze, Cina Selatan.

Suku-suku dari Asia tengah yakni Bangsa Aria yang mendesak Bangsa Melayu Tua sudah pasti memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi lagi. Bangsa Melayu Tua yang terdesak meninggalkan Yunan dan yang tetap tinggal bercampur dengan Bangsa Aria dan Mongol. Pola menetap ini mengharuskan mereka untuk mengembangkan berbagai jenis kebudayaan awal. Mereka juga mulai membangun satu sistem politik dan pengorganisasian untuk mengatur pemukiman mereka. Pengorganisasian ini membuat mereka sanggup belajar membuat peralatan rumah tangga dari tanah dan berbagai peralatan lain dengan lebih baik. Mereka mengenal adanya sistim kepercayaan untuk membantu menjelaskan gejala alam yang ada sehubungan dengan pertanian mereka. Sama seperti yang terjadi terdahulu, pertemuan dua peradaban yang berbeda kepentingan ini, mau tidak mau, melahirkan peperangan-peperangan untuk memperebutkan tanah. Dengan pengorganisiran yang lebih rapi dan peralatan yang lebih bermutu, kaum pendatang dapat mengalahkan penduduk asli. Kebudayaan yang mereka usung kemudian menggantikan kebudayaan penduduk asli. Sisa-sisa pengusung kebudayaan Batu Tua kemudian menyingkir ke pedalaman. Beberapa suku bangsa merupakan keturunan dari para pelarian ini, seperti suku Sakai, Kubu, dan Anak Dalam.

Arus pendatang tidak hanya datang dalam sekali saja. Pihak-pihak yang kalah dalam perebutan tanah di daerah asalnya akan mencari tanah-tanah di wilayah lain. Demikian juga yang menimpa bangsa Melayu Tua yang sudah mengenal bercocok tanam, beternak dan menetap. Kembali lagi, daerah subur dengan aliran sungai atau mata air menjadi incaran.

Wilayah yang sudah mulai ditempati oleh bangsa melanesoide harus diperjuangkan untuk dipertahankan dari bangsa Melayu Tua.Tuntutan budaya yang sudah menetap mengharuskan mereka mencari tanah baru. Dengan modal kebudayaan yang lebih tinggi, bangsa Melanesoide harus menerima kenyataan bahwa telah ada bangsa penguasa baru yang menempati wilayah mereka.

Namun kedatangan bangsa Melayu Tua ini juga memungkinkan terjadinya percampuran darah antara bangsa ini dengan bangsa Melanesia yang telah terlebih dahulu datang di Nusantara. Bangsa Melanesia yang tidak bercampur terdesak dan mengasingkan diri ke pedalaman. Sisa keturunannya sekarang dapat didapati orang-orang Sakai di Siak, Suku Kubu serta Anak Dalam di Jambi dan Sumatera Selatan, orang Semang di pedalaman Malaya, orang Aeta di pedalaman Philipina, orang-orang Papua Melanesoide di Irian dan pulau-pulau Melanesia.

Pada gelombang migrasi kedua dari Yunan di tahun 2000-300 SM, datanglah orang-orang Melayu Tua yang telah bercampur dengan bangsa Aria di daratan Yunan. Mereka disebut orang Melayu Muda atau Deutero Melayu dengan kebudayaan perunggunya. Kebudayaan ini lebih tinggi lagi dari kebudayaan Batu Muda yang telah ada karena telah mengenal logam sebagai alat perkakas hidup dan alat produksi. Kedatangan bangsa Melayu Muda mengakibatkan bangsa Melayu Tua yang tadinya hidup di sekitar aliran sungai dan pantai terdesak pula ke pedalaman karena kebudayaannya kalah maju dari bangsa Melayu Muda dan kebudayaannya tidak banyak berubah. Sisa-sisa keturunan bangsa melayu tua banyak ditemukan di daerah pedalaman seperti suku Dayak, Toraja, orang Nias, batak pedalaman, Orang Kubu dan orang Sasak. Dengan menguasai tanah, Bangsa Melayu Muda dapat berkembang dengan pesat kebudayaannya bahkan menjadi penyumbang terbesar untuk cikal-bakal bangsa Indonesia sekarang.

Dari seluruh pendatang yang pindah dalam kurun waktu ribuan tahun tersebut tidak seluruhnya menetap di Nusantara. Ada juga yang kembali bergerak ke arah Cina Selatan dan kemudian kembali ke kampung halaman dengan membawa kebudayaan setempat atau kembali ke Nusantara. Dalam kedatangan-kedatangan tersebut penduduk yang lebih tua menyerap bahasa dan adat para imigran. Jarang terjadi pemusnahan dan pengusiran bahkan tidak ada penggantian penduduk secara besar-besaran. Percampuran-percampuran inilah yang menjadi cikal bakal Nusantara yang telah menjadi titik pertemuan dari ras kuning (mongoloid) yang bermigrasi ke selatan dari Yunan, ras hitam yang dimiliki oleh bangsa Melanesoide dan Ceylon dan ras putih anak benua India.

Sehingga tidak ada penduduk atau ras asli wilayah Nusantara kecuali para manusia purba yang ditemukan fosil-fosilnya. Kalaupun memang ada penduduk asli Indonesia maka ia terdesak terus oleh pendatang-pendatang boyongan sehingga secara historis-etnologis terpaksa punah atau dipunahkan dalam arti sesungguhnya atau kehilangan ciri-ciri kebudayaannya dan terlebur di dalam masyarakat baru. Semua adalah bangsa-bangsa pendatang.

§  Kenapa timbul istilah Pribumi dan Non Pribumi?

Istilah Pribumi dan Non Pribumi timbul akibat adanya perbedaan mendasar (diskriminasi) terutama dalam perlakuan yang berbeda oleh rezim yang sedang berkuasa. Contohnya dulu Indonesia di jajah oleh Jepang, para pemimpin Jepang diperlakukan sebagai kelas atas sedangakan rakyat biasa (penduduk asli) diperlakukan sebagai kelas bawah. Sekarang telah dijelaskan dam Pasal 27 ayat 1 yaitu: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara.

§  Siapa saja yang dimaksud Non Pribumi?

Non Pribumi ialah penduduk yang bukan penduduk asli suatu negara. Namun pendapat yang beredar luas di Indonesia mengenai istilah non-pribumi adalah pribumi didefinisikan sebagai penduduk Indonesia yang berasal dari suku-suku asli (mayoritas) di Indonesia. Sehingga, penduduk Indonesia keturunan Tionghoa, India, ekspatriat asing (umumnya kulit putih), maupun campuran sering dikelompokkan sebagai non-pribumi meski telah beberapa generasi dilahirkan di Indonesia. Pendapat seperti itu karena sentimen masyarakat luas yang cenderung mengklasifikasikan penduduk Indonesia berdasarkan warna kulit mereka.

§  Kenapa Istilah Non Pribumi yang menonjol hanya pada etnis Tionghoa?

semakin lebarnya jurang pemisah antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya yang

ada di Indonesia, seperti hasil observasi yang dilakukan Tan (dalam Susetyo,

1999) dikatakan memang terdapat kesan bahwa hubungan antar etnis Tionghoa

dengan etnis Indonesia lainnya cenderung tegang dan saling curiga (Warnean

dalam Susetyo, 1999)

Sejak jaman penjajahan Hindia Belanda sampai sekarang, hubungan antara

etnis Tionghoa dengan etnis Pribumi lainnya terus-menerus diwarnai konflik,

mulai dari konflik terbesar yaitu politik ”memecah belah bangsa” (devide et

impera) yang sengaja dibuat oleh Belanda untuk memecah belah bangsa

Indonesia, pemberontakan PKI tahun 1965, tragedi Mei 1998, dan konflik-konflik

lainnya. Politik ”memecah belah bangsa” merupakan awal munculnya gerakangerakan

anti-Cina. Hal ini disebabkan oleh pemberian kedudukan yang istimewa

terhadap etnis Tionghoa dalam struktur kemasyarakatan pada saat itu, yaitu di

bawah Belanda dan di atas Pribumi. Posisi orang Tionghoa ini menjadi wahana

yang subur bagi tumbuh kembangnya perasaan superior. Situasi ini telah memicu

munculnya prasangka pada golongan etnis Tionghoa terhadap golongan etnis

Pribumi (Helmi, 1991).

Masa-masa yang menguntungkan bagi etnis Tionghoa tersebut kemudian

berakhir pada pemberontakan PKI 1965 dan tragedi Mei 1998. Pada saat itu,

orang Tionghoa menjadi sasaran kemarahan massa, dan muncul aksi-aksi

diskriminatif seperti aksi kekerasan ”anti-Cina”. Etnis Tionghoa diduga turut

mendukung pemberontakan tersebut, akibatnya kekerasaan massa anti-Cina mulai

marak, dan pada tragedi Mei 1998, etnis Tionghoa juga menjadi korban kemarahan massa. Perumahan dan pertokoan milik etnis Tionghoa dibakar, dan

perempuan keturunan Tionghoa diperkosa (Toer, 1998). Tragedi ini merupakan

representasi paling nyata dari adanya prasangka terhadap etnis Tionghoa

(Gerungan, 2002).

Pengalaman traumatis yang dialami baik oleh golongan Pribumi ataupun

golongan Tionghoa sejak jaman penjajahan Hindia Belanda sampai sekarang

menyebabkan prasangka pada masing-masing pihak semakin kental (Sarwono,

1999). Prasangka di kalangan Pribumi tentang golongan Tionghoa adalah orang

Tionghoa selalu diberi fasilitas, sedangkan Pribumi tidak, memiliki nasionalisme

yang rendah, eksklusif, kikir,sombong, dan plin-plan dengan mengira bahwa

semuanya bisa dibeli dengan uang. Di pihak lain golongan Tionghoa juga

berprasangka kepada golongan Pribumi. Menurut penelitian Willmot dalam

Sarwono (1999), golongan non-Pribumi (orang Tionghoa) merasa dirinya lebih

pandai dan lebih canggih daripada Pribumi. Golongan Pribumi pemalas dan tidak

dapat dipercaya (Sarwono, 1999).

Permasalahan antar etnis ini dapat ditinjau dari social-categorization

theory yang dikemukakan oleh Turner, dkk (1987) bahwa dalam kehidupan

sehari-harinya, individu memiliki kecenderungan untuk membagi dunia sosial

mereka menjadi dua kategori yang jelas, yaitu ”kita” dan ”mereka” atau ”us

versus them”. Dalam kaitannya dengan permasalahan etnis yang terjadi di

Indonesia, baik kelompok etnis Pribumi maupun kelompok etnis Tionghoa telah

membuat kategorisasi sosial berdasarkan pada karakteristik fisik yang menonjol

seperti warna kulit, bahasa yang digunakan, agama yang dianut dan karakteristik

fisik lainnya (Sears, Freedman, dan Peplau, 1985). Kelanjutan dari kecenderungan

ini adalah individu akan memandang kelompok ingroup lebih baik dibandingkan

kelompok outgroup. Kelompok outgroup biasanya akan dinilai secara negatif

seperti memiliki karakteristik yang kurang dapat diterima dan konsekuensinya

kelompok outgroup tidak disukai oleh mereka yang mengkategorikan dirinya

sebagai kelompok ingroup (Soeboer, 1990). Tjun dalam Sarwono (1999)

menemukan bahwa di kalangan siswa Pribumi dan non-Pribumi, pandangan

terhadap kelompok ingroup selalu lebih positif daripada outgroup, sedangkan

Hastuti dalam Sarwono (1999) menemukan bahwa karyawan Pribumi yang berada

dalam lingkungan kerja dengan mayoritas non-Pribumi (Tionghoa) bersikap lebih

positif terhadap non-Pribumi daripada Pribumi yang bekerja di lingkungan di

mana ia sendiri menjadi minoritas.

Menurut Brewer dan Miller dalam Mendatu (2007), perasaan ingroup dan

outgroup berhubungan dengan rasa kepercayaan (trust). Kelompok ingroup akan

memandang kelompoknya sendiri lebih bisa dipercaya sedangkan semua anggota

kelompok outgroup, sama yaitu semuanya tidak bisa dipercaya. Hal yang sama

juga terjadi dalam dunia kerja. Menurut Ahmadi dalam Irmawati (1996), adanya

prasangka dalam diri seorang pengusaha ataupun karyawan akan membuat mereka

membatasi situasi yang bersangkut paut dengan subjek yang diprasangkainya atau

dengan kata lain cenderung mempersepsikannya dengan cara yang sama.

Misalnya seorang pengusaha meyakini bahwa kemampuan kerja karyawan yang

berasal dari satu suku / ras tertentu (outgroup) jelek atau rendah, maka atas dasar

keyakinan ini segala pengalaman yang diperolehnya mengenai suku / ras tersebut akan dianggap sama dari segi keyakinan tadi. Dengan kata lain, pengusaha

tersebut tidak mempercayai (distrust) karyawan dari suku / ras tertentu (outgroup)

berdasarkan pada keyakinan yang dimiliki sebelumnya (Irmawati, 1996).

Trust merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan organisasi

supaya hubungan antar individu dapat berjalan dengan baik sehingga

meningkatkan produktifitas dan performansi kerja (Robbins, 2005). Tanpa adanya

trust, kesuksesan suatu projek tidak akan tercapai, sebaliknya energi dan uang

akan terbuang sia-sia. Trust merupakan perasaan yang dinamis. Setiap perilaku

yang ditunjukkan individu dalam suatu organisasi akan menurunkan atau

menaikkan derajat kepercayaan (trust) yang dirasakan orang lain terhadapnya

(Johnson & Johnson, 2000). Trust bukan merupakan hal yang mudah untuk

dibangun, terutama apabila hubungan antar kedua pihak tersebut

dikarakteristikkan dengan adanya resiko yang tinggi. Trust meliputi kepercayaan

bahwa seseorang akan menunjukkan perilaku yang konsisten, jujur, bisa

dipercaya, dan termotivasi secara intrinsik untuk bekerja melebihi target (Fletcher

& Clark, 2001). Interaksi yang intens akan membuat seseorang mampu untuk

memprediksi bagaimana sifat seseorang di masa yang akan datang.

Menurut Flynn & Chatman (2002), trust dipengaruhi oleh kategorisasi

sosial (social categorization). Social categorization merupakan salah satu sumber

penyebab munculnya prasangka, yaitu individu cenderung untuk membagi dunia

sosial mereka menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ingroup dan outgroup.

Pada dunia kerja dimana terdapat karyawan Pribumi dan non-Pribumi

(karyawan etnis Tionghoa) akan sering muncul prasangka. Diduga terjadinya prasangka ini sebagai akibat adanya perbedaan posisi atau kedudukan jabatan

dimana karyawan non-Pribumi lebih banyak menduduki jabatan yang lebih tinggi

dibanding karyawan Pribumi sekalipun tingkat pendidikan karyawan Pribumi

lebih tinggi dari karyawan non-Pribumi (Irmawati, 1996).

§    Langkah apa yang dapat anda sarankan untuk menghilangkan isu Pribumi dan Non Pribumi di Indonesia?

Menurut saya langkah yang harus dilakukan untuk menghilangkan isu Pribumi dan Non Pribumi di Indonesia yaitu dimulai dari langkah yang sederhana, dengan untuk tidak membeda-bedakan sesama manusia. Karena negara kita terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama yang sudah sepatutnya kita saling menghargai satu sama lain tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada.

Source :

·         http://wmahendra.blogspot.com/2011/04/pribumi-dan-non-pribumi.html

·         http://muhammadfathan.wordpress.com/2011/03/13/warganegara-dalam-pasal-  26-uud-1945/

·         http://suciptoardi.wordpress.com/2009/03/22/siapakah-pribumi-asli-nusantara/

Tugas Softskill "Pendidikan Kewarganegaraan"

b. Jawab pertanyaaan berikut: dalam bentuk tulisan bebas dengan judul sesuai pertanyaan

Tujuan Pendidikan Nasional

            Tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan yaitu untuk mencerdaskan bangsa dan  negara dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa.

Namun, banyak sekali pendapat mengenai tujuan pendidikan Indonesia,  diantaranya :

Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 (versi Amandemen):

(1) Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” (2) Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Tujuan Pendidikan Nasional dalam UU Sisdiknas: 

Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Tujuan Pendidikan Menurut UNESCO: 

Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to Know, (2) learning to do (3)learning to be, dan (4) learning to live together. Dimana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ.

Pengertian Bela Negara dalam Kontek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

            Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

            Bela Negara identik dengan kemiliteran dan TNI yang bekerja untuk melindungi bangsa dari berbagai macam ancaman yang dapat menghancurkan bangsa dan negara, tetapi Bela Negara dalam kontek berbangsa dan bernegara bisa dengan berbakti kepada negara dengan cara cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal negara. Contoh-contoh bela negara yaitu bisa dengan melestarikan budaya, belajar dengan rajin bagi para pelajar dan  taat akan hokum dan aturan-aturan negara. Melestarikan budaya sendiri kita dapat melakukannya salah satunya dengan tidak malu untuk memakai produk buatan asli Indonesia, bangga akan batik, mau belajar tari tradisional ataupun music tradisional, atau setidaknya tidak malu untuk mengakui tari dan musik tradisionalnya. Belajar dengan rajin bagi para pelajar juga menjadi salah satu contoh bela negara karena dengan masyarakat memiliki keterampilan dan kemampuan, negara ini dapat berkembang lebih baik dan lebih maju lagi. Dan bentuk bela negara yang lainnya ialah mematuhi hokum dan aturan-aturan negara yaitu salah satunya yang paling dasar mematuhi aturan lalu lintas, tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang banyak dan lain lain.

            Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan diberikan di Perguruan Tinggi

            Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diberikan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan juga harus diberikan saat masih duduk di sekolah dasar. Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya. Selaku warga masyarakat,warga bangsa dan negara,secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang selalu berunah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya,bangsa,negara dan hubungan international,maka pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarka sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketidak keterdugaan. Dalam kehidupan kampus di seluruh perguruan tinggi indonesia,harus dikembangkan menjadi lingkungan ilmiah yang dinamik,berwawasan budaya bangsa,bermoral keagamaan dan berkepribadian indonesia.Untuk pembekalan kepada para mahasiswa di indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai,sikap dan kepribadian,diandalkan kepada pendidikan pancasila. Tujuan diberikannya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ialah salah satunya agar mahasiswa memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas, memupuk  sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, patriotisme, cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara, dan menguasai pengetahuan dan memahami aneka ragam masalah dasar kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang akan diatasi dengan pemikiran berdasarkan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan betanggung jawab.

Kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

            Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nesional menjelaskan bahwa "pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan denga hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahulauan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."
Pendidkan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. sikap ini disertai dengan perilaku yang:
1.) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.) Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
4.) Besifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5.) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

Pengertian Pendidikan Kewiraan

            Pendidikan kewiraan berasal dari dua kata yaitu pendidikan dan kewiraan. Pendidikan memiliki arti usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan membimbing pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa depan. Sedangkan kewiraan berasal dari dua kata wira dan akhiran –an. Wira yang berarti satria, patriot, dan pahlawan. Sedangkan akhiran –an dapat diartikan sebagai kesadaran, kecintaan, kesetiaan, dan keberanian membela negaradan tanah air. Maka, pengertian dari pendidikan kewiraan ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air. Tujuan mempelajari pendidikan kewiraan ialah untuk memperluas fikiran sebagai warga negara dalam usaha menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara demi terwujudnya perjuangan nasional dengan tujuan untuk memupuk kesadaran bela negara dan berfikir selayaknya warga negara yang cinta bangsa dan tanah air.

Referensi :

http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/14/tujuan-pendidikan-nasional-unesco-449618.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara

http://gracellya.wordpress.com/2012/03/12/latar-belakang-maksud-dan-tujuan-pendidikan-kewarganegaraan-2/

http://achmadfaroby.blogspot.com/2010/02/kompetensi-yang-diharapkan-dari.html

http://sutopo88.blogspot.com/2011/07/kewiraan.html

Tugas Softskill "Pendidikan Kewarganegaraan"

A. Tulis makalah yang menjelaskan makna yang Terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945 bagi setiap warga negara

Isi Pasal 30 ayat 1 sampai 5, UUD 1945 :

Ayat 1. Tiap tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan Negara

Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan Negera dilaksanakan melalui sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan
pendukung

Ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan negara

Ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yg menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta
menegakkan hokum

Ayat 5. Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 
republik Indonesia, didalam menjalankan tugasnya, syarat syarat keikutsetaan warga
negara dalam usaha pertahanandan keamanan diatur dengan Undang Undang.

Makna yang Terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945 Bagi Warga Negara :

            Dalam pasal 30 UUD 1945 dinyatakan bahwa masyarakat / warga negara wajib ikut serta dalm usaha pertahanan dan keamanan negara.  Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan masyarakat sebagai kekuatan pendukung. Dengan kata lain, walaupun TNI dan Polri memiliki system organisasi yang berbeda tetapi mereka memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu bekerja sama dalam suatu system pertahanan dan keamanan negara. Begitu juga dengan masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban membela negara. Membela negara tidak harus dengan ikut berperang atau segala hal hal yang dapat mengancam nyawa sendiri, tetapi bisa juga dengan mengamankan lingkungan seperti siskamling, membantu korban bencana alam di dalam negri, belajar atau mendalami ilmu kewarganegaraan dan mempraktikan setiap ajarannya, dan bisa juga bagi pelajar dengan mengikuti kegiatan ekskul pramuka atau PMR. Warga negara wajib ikut serta dalam membela negara, karena kegiatan wajib bela negara tertuang dalam beberapa dasar hokum dan peraturan bela negara :

1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh        Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI
6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Jadi, setiap warga negara berhak dan berkewajiban dalam membela negaranya dari ancaman, gangguan, dan lain lain yang menghalangi  Tidak hanya melulu TNI dan Polri karena masyarakat biasapun mempunyai peran penting dalam membela negara demi kemakmuran dan kemajuan bangsanya.

Referensi :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan

http://tyas-ars09.blogspot.com/2011/05/makna-yang-terkandung-didalam-pasal-30.html